: KKP Kelas I Tanjung Priok...Berkomitment sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)....mariii kita dukung..!!

Jumat, 28 Oktober 2016

Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Sekilas Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan di Indonesia

Awal tindakan kesehatan di pelabuhan, dimulai pada tahun 1348 di Venesia yakni adanya tindakan karantina pertama terhadap kapal yang dicurigai terjangkit penyakit PES. Selanjutnya, diperkirakan pada tahun 1911 Pes masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya, tahun 1916 Pes masuk melalui Pelabuhan Semarang, tahun 1923 Pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengintensifkan penanganan upaya kesehatan di wilayah pelabuhan. Pada saat itu, penanganan upaya kesehatan di pelabuhan dilakukan oleh oleh HAVEN ARTS (Dokter Pelabuhan) dibawah koordinasi HAVEN MASTER (Syahbandar), dan pada saat itu dibentuk 2 Haven Arts yakni di Pulau Rubiah - Sabang dan Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Setelah Indonesia merdeka (tahun 1949/1950), pemerintah RI membentuk 5 Pelabuhan Karantina, yaitu :

Pelabuhan Karantina Kelas I : Tantjung Priok dan Sabang
Pelabuhan Karantina Kelas II : Surabaya dan Semarang
Pelabuhan Karantina Kelas III : Cilacap

Selang 20 tahun kemudian yakni pada tahun 1970, terbit SK Menkes nomor : 1025/DD /Menkes, tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut sebanyak 60 DKPL dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara sebanyak 12 DKPU, semuanya non eselon.

Selang 8 tahun kemudian yakni pada tahun 1978, terbit SK Menkes Nomor : 147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Perubahan kembali terjadi yakni pada tahun 1985, terbitnya SK Menkes 630/Menkes/SK/XII/85, menggantikan SK No.147, jumlah KKP berubah menjadi 46 oleh penambahan KKP kelas B (KKP Dili dan KKP Bengkulu).

Pada tahun 2004 berubah oleh terbitnya SK Menkes nomor : 265/Menkes/SK/III tentang Organisasi & Tata Kerja KKP yang baru. KKP digolongkan kembali seperti pada tahun 1949/1950, yakni :  

             1. KKP Kelas I (eselon II B) : 2 KKP
             2. KKP Kelas II (eselon III A) : 14 KKP
             3. KKP Kelas III (eselon III B) : 29 KKP

Kemudian pada tahun 2007, kembali terbit Permenkes nomor : 167 merupakan perbaikan Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP kelas` III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah kerjanya dan pada tahun 2008 perubahan Permenkes menjadi No. 356. Yang didalam terdapat beberapa perubahan. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan Permenkes menjadi No. 2348 dengan penambahan satu kelas KKP Kelas IV, yaitu Yogyakarta sehinga  yang semuanya menjadi 4 Kelas, yaitu :

Kelas I, 7 Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu :
  1. Kantor Kesehatan PelabuhanTanjung Priok
  2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Denpasar
  3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya
  4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta Kantor Kesehatan Pelabuhan Medan
  5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Makasar dan
  6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam
Kelas II, 21 Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu :
  1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Pinang
  2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin
  3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari
  4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan
  5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram
  6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang
  7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang
  8. Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang
  9. Kantor Kesehatan Pelabuhan Probolinggo
  10. Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon
  11. Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru
  12. Kantor Kesehatan Pelabuhan Balikpapan
  13. Kantor Kesehatan Pelabuhan Manado
  14. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung
  15. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten
  16. Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak
  17. Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda
  18. Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap
  19. Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang
  20. Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura
  21. Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
Kelas III, 20 Kantor Kesehatan Pelabuhan,  yaitu :
  1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang
  2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung
  3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Tembilahan
  4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi
  5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai
  6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu
  7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang
  8. Kantor Kesehatan Pelabuhan Biak
  9. Kantor Kesehatan Pelabuhan Sorong
  10. Kantor Kesehatan Pelabuhan Manokwari
  11. Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit
  12. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh
  13. Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke
  14. Kantor Kesehatan Pelabuhan Lhoksemawe
  15. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bengkulu
  16. Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso
  17. Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangkaraya
  18. Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo
  19. Kantor Kesehatan Pelabuhan Ternate
  20. Kantor Kesehatan Pelabuhan Sabang
Kelas IV, 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan , yaitu : 
  1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta
Sejarah Pelabuhan Tanjung Priok

Pengerjaan Pelabuhan Tanjung Priok dimulai pada bulan Mei 1877 dan selesai pada tahun 1886. Dimulai dengan pembangunan Pelabuhan I setelah adanya ketentuan bahwa kegiatan Pelabuhan Sunda Kelapa dipindahkan ke Tanjung Priok. Perencana pelabuhan ini adalah Ir.J.A.A. Waldrop, seorang insinyur yang berasal dari Belanda sedangkan pelaksananya adalah Jr. J.A. de Gelder dari Departement B.O.W., seorang Insinyur Perairan. Dengan diresmikannya Pelabuhan Tanjung Priok 1886, maka kegiatan pelabuhan utama Batavia yang semula berada di Kali Ciliwung sekitar kasteel Batavia dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Kali Ciliwung tersebut, kemudian dikenal dengan nama Pelabuhan Pasar Ikan. Selain membangun Pelabuhan Tanjung Priok, KPM juga membangun Pelabuhan Teluk Bayur-Padang (Port Van der Capellen) pada tahun 1886 dan Pelabuhan Belawan Deli tahun 1891. Pada awal peresmiannya, hanya beberapa kapal bermesin uap dan mayoritas adalah kapal-kapal layar. Memasuki abad ke-20 jumlah kapal bermesin uap meningkat menggantikan kapal-kapal layar. Pada tahun 1912 sejalan dengan perkembangan ekonomi yang pesat pelabuhan itu dirasakan terlalu kecil maka dilakukan perluasan.

Pada tahun 1914 dimulai pembangunan Pelabuhan II. Pemborong bangunannya adalah Volker. Tahun 1917 pembangunan selesai dengan panjang kade pelabuhan 100 meter dan kedalaman air 9,5 meter LWS, sedangkan bendungan bagian luar diubah dan diperpanjang sedang lebar kade 15 meter untuk double spoor kereta api dan kran-kran listrik. Tahun 1917 dibangun juga tempat penyimpanan batubara oleh NISHM serta tempat penyediaan bahan bakar oleh BPM dan Shell. 

Pelabuhan III mulai dibangun tahun 1921, tetapi terhenti akibat Malaise. Kemudian dilanjutkan kembali tahun 1929 dan selesai tahun 1932 dengan panjang kade 550 meter di sebelah barat. Pada masa pendudukan Jepang, Pelabuhan Tanjung Priok dikuasai oleh Djawa Unko Kaisya yang berada di bawah Kaigun(Angkatan Laut Jepang). Kondisi pelabuhan sebagian rusak, khususnya sengaja dirusak oleh Belanda yang menyerah kepada Jepang (7 Maret 1942). Agar pelabuhan dapat dioperasikan, Jepang mengerahkan tenaga Romusha untuk memperbaiki pelabuhan. Seperti pengerukan alur, pembersihan alur dari ranjau-ranjau yang sengaja ditebarkan oleh Belanda. Selain alur pelabuhan, banyak fasilitas lainnya yang rusak dan harus diperbaiki, seperti gudang-gudang, dok, dermaga dan jalan.

Setelah kemerdekaan RI (17 Agustus 1945), Pelabuhan Tanjung Priok diambil alih oleh bangsa Indonesia/pemerintah RI melalui Badan Keamanan Rakyat Laut Tanjung Priok bersama pejuang Indonesia lainnya yang umumnya merupakan pekerja pada Pelabuhan Tanjung Priok pada masa Kolonial Belanda maupun masa Kolonial Jepang. Pada pertengahan September 1945 Pelabuhan Tanjung Priok dikuasai oleh  pemerintah RI, namun beberapa minggu kemudian dikendalikan oleh NICA yang membonceng pada Sekutu 29 September 1945. Pengendalian oleh NICA berlangsung sampai tanggal 27 Desember 1949.

Setelah pengakuan kedaulatan RI (27 Desember 1949), berdasarkan pasal perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) Pelabuhan Tanjung Priok harus dikembalikan kepada Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang masih memiliki hak pengelolaan berdasarkan konsesi selama 75 tahun sejak tahun 1877, yang berarti KPM masih memiliki hak pengelolaan sampai tahun 1952. Pada tahun 1952 pemerintah RI melakukan "Nasionalisasi" atas Pelabuhan Tanjung Priok, pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, Djawatan Perhubungan Laut, sedangkan pelaksananya adalah Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). ( baca lanjut https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Priok,_Jakarta_Utara)

Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Pada tanggal 03 Oktober 2013 gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok diresmikan oleh Dirjen PP dan PL, Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE. dengan alamat Jalan Raya Nusantara No. 02 Tanjung Priok yang sebelumnya gedung lama beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No. 17 Tanjung Priok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan pesan atau komentar dengan sopan, terima kasih sudah berkunjung